Saya sering ditanya, habis dana berapa ikut pemilihan gubernur Kalsel? Artikel ini akan menjawabnya. Soal dana ini memang penting. Apalagi masih ada yang berpegang teguh, resep utama kemenangan adalah modal logistik yang melimpah. Tanpa modal segudang tidak mungkin bisa menang.
Pandangan itu tentu tidak sepenuhnya salah. Karena berpolitik pasti butuh biaya (political cost). Namun, jangan pula dianggap 100% benar. Karena kemenangan tidak boleh hanya ditentukan oleh besaran kapital. Kalau uang yang menentukan arah kemenangan, dapat dipastikan pemilu kita akan disetir oleh kepentingan para pemodal, sekelompok oligarki. Akhirnya, yang berkuasa adalah DUITokrasi (daulat uang) bukan DEMOkrasi (daulat rakyat).
Yang pasti, modal saya untuk maju Pilgub Kalsel 2020—2021 bukanlah uang. At least, bukan hanya dan semata itu. Satu, karena memang tabungan kami tidak besar. Dua, secara prinsip, kami ingin mengirim pesan dan contoh, bahwa maju pilkada tidak harus dengan modal selangit. Sayangnya, soal modal sebagai penentu kemenangan ini sudah menjadi rumus yang terlanjur diyakini banyak politisi dan peserta pemilu.
Pada tahapan inilah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, seharusnya mempunyai peran yang strategis. Apalagi di Kalimantan Selatan, yang rakyatnya dikenal religius. Itu sebabnya, saya berkeliling Kalsel dan bertemu banyak alim ulama, Guru (Kiai), habaib, selain untuk mensosialisasikan pencalonan, juga untuk menyamakan pandangan bahwa daulat uang, DUITokrasi harus dikalahkan.
Salah satu tokoh yang saya kunjungi beberapa kali untuk meminta doa dan bertukar pikiran adalah ulama kharismatik KH Muhammad Bakhiet (Tuan Guru Bakhiet). Pada kesempatan bertemu pertama kalinya, setelah pengajian Beliau di Kabupaten Balangan, kami berbincang banyak hal. Salah satunya soal besarnya modal menjadi calon gubernur. Dalam diskusi itulah muncul informasi bahwa dalam Pilgub 2015, salah satu pasangan calon menghabiskan dana hingga Rp 2 triliun.
Video Haji Denny sedang didoakan oleh Guru Bakhiet.
Saya terkesiap. Itu dana yang fantastis. Amat sulit untuk mempercayainya. Kalimantan Selatan memang provinsi seksi. Kaya sumber alam yang melimpah. Dulu primadonanya adalah hasil hutan, utamanya kayu. Setelah hutan gundul, beralih ke batubara dan kelapa sawit. Maka, sebutlah beberapa grup kaya-raya di Indonesia, rata-rata punya bisnis di Kalsel. Karena itu, sebagaimana penelitian KPK, untuk wilayah yang kekayaan alamnya besar, maka dana kompetisi politik juga akan tinggi. Tetapi dua triliun rupiah? Itu rasanya jauh di atas kewajaran dan—maaf—kewarasan.
Yang saya dengar langsung dari pelaku pilgub 2015, ada pasangan yang menghabiskan dana antara 500 hingga 800 miliar. Informasinya saya dapat dari hasil mengunjungi para tokoh-tokoh Banua. Tentu saya tidak bisa menyebutkan namanya. Meskipun, kisahnya bisa saya sampaikan untuk menjadi bahan perenungan dan pembelajaran.
“Di 2010 kami habis sekitar 68 miliar. Tahun 2015 tadi, lebih banyak, 500 miliar”, ujar sang tokoh menceritakan pengalamannya.
“Lima ratus miliar? Gila! Itu besar sekali,” saya terkejut. Kami sedang berbincang di ruang tamu sang tokoh di Banjarbaru.
“Di hari pencoblosan, ‘hujan daras labat banar’ (hujan deras sekali)” ujarnya, menggambarkan besarnya biaya serangan fajar di hari H Pilgub 2015.
Ketika bertemu dengan Eep Saefulloh Fatah, salah satu konsultan politik terkemuka tanah air, saya ceritakan besaran biaya pilgub Kalsel itu. Bung Eep juga terkejut.
“Itu besar sekali. Dari pengalaman saya menangani pilkada, tidak pernah ada yang sebesar itu. Kalau untuk Pilgub Kalsel, seharusnya bisa dilakukan dengan dana 30 miliar”, katanya.
Bagi saya, jangankan 500 miliar, 30 miliar pun sudah terlalu besar. Yang pasti, dana yang kami keluarkan jauh di bawah angka 30 miliar sekalipun. Kami memang cagub paket super hemat. Bahkan cawagub saya, Bang Difriadi hanya menghabiskan dana sekitar Rp 600 juta. Soal perjuangan dengan cawagub Difri akan saya kisahkan pada artikel lainnya.
Tapi jangan terkejut dulu dengan angka 500 miliar, cerita belum selesai. Dalam satu kesempatan bertemu dengan tim kampanye sang cagub 2015, saya konfirmasi soal angka lima ratus em tersebut.
“Ujar Kanda X, di pilgub 2015 paslon B habis 500 miliar, bujurkah Bah (Pak)?”
“Salah sidin (beliau). Bukan 500, tapi 600 miliar,” angkanya malah naik. “Saya tahu betul, karena tanpa disposisi persetujuan saya, dana tidak ke luar dari Haji Z. Jadi saya tahu persis dan bisa menghitung berapa dana yang dikeluarkan”.
“Waktu itu harga pasaran rusak. Semua naik, termasuk mahar untuk partai”.
Lalu bercerita lah sang tokoh senior, bagaimana Haji Z dengan mudahnya menggelontorkan dana ratusan miliar di pilgub 2015. Tanpa menawar, bahkan dari angka yang diajukan, dana ditambah.
“Suatu hari Haji betakun (bertanya). Sudahkah dihitung Pak? Berapa dana operasional partai koalisi? Saya jawab sudah. Kebutuhannya 150 miliar. Kata Haji, kalau begitu genapkan aja jadi 200. Saya bilang, tidak perlu, 150 sudah cukup. Haji bekaras (tetap memaksa), kada masalah, genapkan aja 200 miliar”.
Jangan dulu anda terkejut karena dana naik dari 500 menjadi 600 miliar. Karena cerita belum selesai. Pada kesempatan lain, saya bertemu dengan kerabat sang tokoh senior di Jakarta. Sambil makan di restoran padang – yang rendangnya masih tidak mengalahkan nikmatnya rendang olahan Mamih Hajjah Titien Sumarni, ibu saya.
“Jar Abah (kata ayah) dana pilgub 2015 paslon B habis 600 miliar, bujurkah (betul)?
“Salah Abah (ayah). Yang bujur 800 miliar”.
“Waduh ganal banar (aduh besar sekali)!”
“Yang dihitung Abah adalah dana dari proposal yang masuk ke sidin (Beliau). Saya terus di samping Haji Z. Saya tahu dana-dana yang keluar. Saya hitung-hitung sekitar 800 miliar”.
Cilaka! Dana 500 atau 600 miliar aja sudah sangat besar menurut pengalaman Bung Eep. Ini malah informasinya lebih tinggi lagi, 800 miliar. Mengapa ada yang bersedia mengeluarkan ratusan miliar untuk membiayai kandidat gubernur di Kalsel? Jawabannya sederhana. Dana super jumbo itu dianggap sebagai “investasi politik”. Dengan membiayai sang calon, ketika dia duduk di kursi gubernur, maka seluruh jejaring bisnisnya akan berjalan mulus, termasuk soal izin-izin pertambangan batu bara dan sawit. Keuntungan dari bisnis itu angkanya triliunan. Jadi, logika matematisnya tidak ada kerugian, yang ada adalah potensi profit yang jauh lebih besar.
Namun, pola pikir manipulatif-koruptif semacam itulah yang merusak pemilu kita. Tidak hanya pada tarap lokal, tetapi juga secara nasional. Kandidat akhirnya terjebak dengan utang politik dari pemodal, dan saat menjabat tidak bebas melaksanakan amanat menyejahterakan rakyat. Yang makin sejahtera adalah sang pemberi modal yang meminta deviden politik, berupa kebijakan ekonomi yang menguntungkan kelompok bisnisnya. Akibatnya yang kaya makin jaya, rakyat yang miskin makin nestapa-merana.
Soal dana kampanye ini harusnya diatur lebih tegas, dengan sanksi yang lebih efektif dan menjerakan. Dana kampanye yang cenderung koruptif adalah praktik pidana pemilu politik uang, harus diberi sanksi pembatalan pasangan calon dan dipidanakan. Itu artinya, penegakan hukum pemilu harus berjalan tegak-lurus tidak tergoda oleh kekuatan kekuasaan dan uang. Seluruh penyelenggara pemilu, utamanya jajaran bawaslu dan Tim Gakkumdu harus mengemban amanah dengan hati nurani. Sekali saja mereka tergoda dengan lembaran rupiah – atau bahkan dolar, maka DEMOkrasi akan ditaklukkan oleh DUITokrasi.
Pemilu akhirnya hanya menjadi bisnis yang justru membunuh daulat rakyat. Harga diri dan suara rakyat dilecehkan dengan satu-dua lembar rupiah. Seluruh elemen pemilu yang tidak tahan godaan, rentan akan terbeli. Partai politik, rakyat pemilih, penyelenggara pemilu, aparat, tokoh agama, tokoh masyarakat, intelektual, LSM, media, hingga barisan konsultan dan para buzzerRP, semua mungkin masuk dalam satu barisan yang menjadikan ritual pemilu sebagai proyek mengeruk keuntungan rupiah, dan meninggalkan tujuan utamanya untuk menghadirkan wakil rakyat ataupun pemimpin yang seharusnya bukan hanya punya kapasitas-intelektual mumpuni, tetapi juga integritas-moral tidak terbeli.
Kami memang kandidat tanpa kantong tebal. Sempat diisukan didukung oleh Sembilan Naga, fakta di lapangan bahwa alat kampanye kami yang kecil-imut dan terbatas, adalah bukti konkrit bahwa perjuangan kami bukan dengan modal duit, tetapi lebih banyak semangat wirid dan keikhlasan rakyat yang haus akan perubahan, rindu akan keadilan, dan cinta akan kebenaran. Tidak jarang duit memang menang di atas kertas, namun kami yakin perjuangan tidak boleh padam, dan wajib terus dilakukan.
Jadi, kami bukan cagub bermodal ratusan miliar, apalagi dua triliun. Meskipun, belum menang dalam hitungan dunia pemilu di pilgub Kalsel, tetapi insya Allah kita tetap menang dalam hakiki kepemiluan. Karena di pemilu manapun, menang dengan curang politik uang senyatanya adalah kekalahan. (*)
Santorini I/19, 22 Agustus 2021
Haji Denny
