- FAQ
Working Holiday Visa (WHV) adalah tiket emas menuju PR, jangan disia-siakan. Namun, jalur ini harus disiapkan dan dilaksanakan sedari awal, sehingga anda membutuhkan Peta Jalan Menuju PR untuk mempersiapkan dan mengantisipasi semuanya. Setiap orang memiliki Peta Jalan Menuju PR yang berbeda-beda, hubungi INTEGRITY Lawyers untuk mendapat Peta Jalan Menuju PR anda.
Maksimalkan Masa Berlaku WHV Anda!
Masa berlaku WHV Anda pada dasarnya adalah fase persiapan. Tujuan utama Anda adalah menggunakan waktu visa WHV untuk mempersiapkan diri Anda untuk visa berikutnya. Kiatnya adalah memilih satu pekerjaan yang dapat memenuhi dua kebutuhan visa sekaligus, persyaratan perpanjang WHV dan menyiapkan jalan menuju PR.
Anda harus menghindari kesalahan umum berikut:
– Lupa tanggal kadaluarsa visa Anda. Terdengar sepele, tetapi ini sering terjadi.
– Melakukan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat. Selalu periksa kembali apakah pekerjaan dan lokasi Anda memenuhi syarat.
– Tidak memiliki rencana cadangan. Jangan sampai masa berlaku visa Anda habis tanpa tabungan dan tanpa tahu rencana selanjutnya.
Lebih jelas, hubungi INTEGRITY Lawyers.
Protection visa adalah visa permanent bagi mereka yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi atau korban pelanggaran HAM dari negara. Umumnya, visa ini ditujukan untuk mereka yang mengalami kekerasan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, pendapat politik, dan kelompok minoritas. Tak sampai disitu, terdapat syarat lain yang perlu dipenuhi seperti sudah mengupayakan pindah ke lokasi lain (dalam negeri) untuk menghindari ancaman, melaporkan ancaman ke pihak-pihak yang berwajib, dan lain sebagainya.
Banyak pihak salah memahami protection visa, sehingga menggunakan alasan-alasan yang tidak sesuai untuk apply protection visa seperti KDRT, dikejar debt collector, dan lain sebagainya. Bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, visa ini juga sering disalahartikan dan direkomendasikan sebagai sebuah jalan keluar untuk dapat bekerja di Australia dengan cara cepat dan biaya murah. Padahal, proses cepat dan murah hanya bertahan di awal (kurang lebih 3 bulan). Setelah itu, untuk mempertahankan status tersebut dibutuhkan biaya yang jauh lebih besar.
Selain itu, seseorang yang telah apply protection visa namun dengan alasan yang tidak sesuai, memunculkan dampak buruk bagi keluarga dekat, karena mereka jadi memiliki catatan khusus dan akan diperiksa oleh imigrasi secara lebih ketat. Potensi penolakan visa bagi anggota keluarga menjadi lebih besar.
Lebih jelas, hubungi INTEGRITY Lawyers.
Jika aplikasi visa Australia Anda ditolak, Anda memiliki beberapa jalur untuk peninjauan dan banding. Jalur yang dapat Anda ambil bergantung pada kekhususan kasus Anda. Sangat penting untuk bertindak cepat karena batas waktu yang ketat berlaku untuk semua bentuk banding.
3.1. Banding Pertama ke Administrative Review Tribunal (ART):
Umumnya, seseorang yang ditolak visanya memiliki hak mengajukan banding pertama ke ART selambat-lambatnya 28 hari sejak penolakan, jangka waktu ini tidak bisa diperpanjang, sehingga aplikasi banding harus segera diajukan. Ketika aplikasi sudah diajukan secara valid, maka bridging visa pemohon otomatis aktif kembali dan berlaku sampai 35 hari sejak ART memberikan putusan.
Per 1 July 2025, biaya mengajukan banding ke ART sebagai berikut:
a. AUD 3,580 untuk penolakan visa umum, dibayarkan di awal saat pendaftaran perkara;
b. AUD 2,203 untuk penolakan visa protection, dibayarkan diakhir setelah ART memutus perkara.
*biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya pendampingan profesional
3.2. Banding Kedua ke FCFCOA:
Jika ART menolak banding pertama, langkah hukum selanjutnya adalah mengajukan banding kedua ke Federal Circuit and Family Court of Australia Division 2 General Law (FCFCOA) dalam jangka waktu paling lambat 35 hari setelah putusan ART disampaikan. Setelah aplikasi banding kedua ke FCFCOA terdaftar, anda harus mendaftar ulang keberlakuan bridging visa karena tidak seperti banding pertama yang berlaku secara otomatis.
BV anda akan berakhir masa berlakunya dalam waktu 35 hari kedepan. Anda punya pilihan untuk mengajukan banding berikutnya ke FCFCOA paling lambat 35 hari kedepan. Pada tahap ini BV Anda dapat diperpanjang, namun tidak otomatis. Anda harus mendaftar ulang Bridging Visa setelah memasukan aplikasi banding kedua. Imigrasi akan memberikan perpanjangan Bridging Visa sampai proses banding kedua diputus FCFCOA.
Per 1 July 2025, biaya mengajukan banding ke FCFCOA sebagai berikut:
a. AUD 4,015 untuk biaya pendaftaran perkara, dibayarkan diawal;
b. AUD 995/hari untuk biaya sidang (jika terdapat undangan sidang in-person);
c. AUD 1,675 – AUD 8,371 untuk menanggung biaya pihak yang menang, jika pembanding kalah dalam perkara tersebut. Biaya ini ditagihkan diakhir.
*biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya pendampingan profesional
3.3. Banding Ketiga ke FCA:
Jika FCFCOA menolak banding kedua, langkah hukum selanjutnya adalah mengajukan banding ketiga ke Federal Court of Australia (FCA) dalam jangka waktu paling lambat 35 hari setelah putusan FCFCOA disampaikan. Setelah aplikasi banding ketiga ke FCA terdaftar, anda harus mendaftar ulang keberlakuan bridging visa sebagaimana tahapan pada banding kedua.
Per 1 July 2025, biaya mengajukan banding ke FCFCOA sebagai berikut:
a. AUD 5,830 untuk biaya pendaftaran perkara, dibayarkan diawal;
b. AUD 1,375 – AUD 6,955/hari untuk biaya sidang (jika terdapat undangan sidang in-person, semakin banyak hari sidang, semakin meningkat biaya sidangnya);
c. AUD 5,278 – AUD 8,323 untuk menanggung biaya pihak yang menang, jika pembanding kalah dalam perkara tersebut. Biaya ini ditagihkan diakhir.
*biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya pendampingan profesional
Mengingat kompleksitas dan potensi biaya untuk mengajukan banding atas keputusan visa, sangat disarankan agar Anda mencari nasihat dari ahli hukum dan migrasi untuk memahami tindakan terbaik bagi situasi spesifik Anda.
Jika Anda memegang Bridging Visa tanpa hak bekerja, Anda masih dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak bekerja (work rights).
Untuk mengajukan hak bekerja, langkah yang dapat ditempuh adalah:
a. Mengajukan aplikasi penghapusan atau perubahan kondisi visa melalui formulir resmi Departemen Dalam Negeri (Form 1005 – Application for a Bridging Visa with Work Rights) atau melalui ImmiAccount.
b. Anda perlu menunjukkan bahwa Anda mengalami kesulitan keuangan (financial hardship) jika tidak diizinkan bekerja. Kesulitan keuangan ini biasanya berarti Anda tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup di Australia tanpa penghasilan.
c. Permohonan akan dipertimbangkan oleh Departemen, dan jika disetujui, Anda dapat diberikan Bridging Visa baru dengan hak bekerja.
Pengajuan working rights merupakan suatu hal yang kompleks, anda butuh pendampingan hukum yang profesional dan berlisensi resmi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Hubungi INTEGRITY Lawyers untuk mendapat pendampingan tersebut.
Anda tetap berpeluang mendaftar partner visa. Umumnya, syarat de facto relationship adalah sudah berlangsung minimal 12 bulan sebelum pengajuan. Namun, syarat ini tidak berlaku apabila:
a. Hubungan didaftarkan
Jika hubungan Anda sudah terdaftar di Registry of Births, Deaths and Marriages (BDM) di negara bagian/teritori tertentu (misalnya Victoria, NSW, Queensland, Tasmania, ACT), Anda tidak perlu memenuhi syarat 12 bulan.
b. Alasan kemanusiaan/compelling and compassionate circumstances
Misalnya terdapat anak dari hubungan Anda, atau alasan lain yang dinilai mendesak dan menunjukan belas kasih.
c. Pasangan pemegang Permanent Humanitarian Visa
i. Hubungan de facto Anda sudah ada sebelum visa tersebut diberikan; atau
ii. Hubungan sudah diberitahukan kepada Departemen sebelum visa tersebut diberikan.
Dengan demikian, meskipun hubungan belum mencapai 12 bulan, Anda tetap dapat mengajukan Partner Visa jika memenuhi salah satu pengecualian di atas. Dalam kasus yang melibatkan pengecualian, kekuatan argumen dan kelengkapan bukti adalah kunci sukses.
Untuk mendapatkan bantuan profesional dalam mengamankan pengecualian ini, segera hubungi INTEGRITY Lawyers.
Anda tetap berpeluang untuk mengajukan student visa kembali. Tidak ada larangan pindah bidang studi selama alasan perubahan dapat dijelaskan dengan masuk akal. Yang penting Anda memenuhi Genuine Student (GS) requirement yang diatur oleh hukum Australia. Pada intinya, menyatakan pemohon yang benar-benar tulus untuk masuk dan tinggal di Australia sebagai mahasiswa, dengan mempertimbangkan:
a. keadaan pribadi (keluarga, pekerjaan, ekonomi);
b. riwayat imigrasi dan kepatuhan visa;
c. niat untuk mematuhi kondisi visa di masa depan; dan
d. faktor relevan lainnya (misalnya niat orang tua bila pemohon masih di bawah umur).
Contoh: Lulusan S1 Pertanian ingin mengambil Master of Environmental Management. Alasannya, ingin mengembangkan pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor agribisnis. Contoh yang berisiko ditolak: Lulusan Kedokteran mengambil Carpentry Diploma tanpa alasan akademik atau karier yang jelas.
Hubungi INTEGRITY Lawyers agar manuver pendidikan Anda dapat berjalan dengan lancar.
Pemegang Bridging Visa umumnya tidak dapat keluar-masuk Australia secara bebas. Namun, Anda dapat mengajukan Bridging Visa B (BVB) agar memiliki hak bepergian keluar negeri dan kembali masuk selama periode tertentu. BVB dengan ini memberikan hak bepergian keluar-masuk Australia dalam jangka waktu yang ditentukan selama proses visa substantif diproses. Permohonan BVB hanya dapat diajukan oleh pemegang Bridging Visa A (BVA) atau pemegang BVB yang ingin memperpanjang fasilitas perjalanan. Adapun hal yang dibutuhkan dalam pengajuan BVB adalah dokumen pendukung mengenai alasan bepergian keluar masuk Australia dan juga biaya sebesar AUD$190 (per Oktober 2025).
Jika Anda ingin memahami lebih dalam proses pengajuan Bridging Visa dan aturan yang menyertainya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan INTEGRITY Lawyers. Tim Migration kami yang berpengalaman siap membantu Anda menemukan solusi terbaik.
Anda tetap berpeluang untuk mengajukan student visa. Perubahan rencana studi dari S2 ke Diploma dapat diterima, selama Anda memberikan alasan dan argumentasi yang jelas, logis, dan sesuai tujuan studi. Seperti misalnya, Diploma tersebut memberikan keterampilan praktis yang lebih relevan dengan karier, ada kebutuhan industri yang spesifik sehingga Anda perlu keterampilan teknis, dan turut memperkuat dasar praktis sebelum melanjutkan ke studi yang lebih tinggi di kemudian hari. Pihak imigrasi akan menilai apakah alasan perubahan jenjang ini wajar, konsisten dengan rencana karir Anda, serta tidak bertentangan dengan genuine temporary entrant (GTE) requirement.
Jika Anda ingin memahami lebih dalam proses pengajuan student visa ataupun taktik khusus untuk meyakinkan perubahan jenjang studi, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan INTEGRITY Lawyers. Tim Migration kami yang berpengalaman siap membantu Anda menemukan solusi terbaik.
Secara umum, banyak jalur pekerja (skilled migration) memang membatasi usia maksimal 45 tahun. Namun, masih ada opsi lain untuk mendapatkan PR, secara umum sebagai berikut:
a. Pertama, terdapat jalur Labour Agreement yakni apabila Anda memiliki sponsor perusahaan dengan perjanjian khusus dengan pemerintah. Dalam hal ini bergantung pada isi perjanjian dan memungkinkan jika terdapat age concession (pengecualian usia) apabila disetujui.
b. Kedua, terdapat jalur Designated Area Migration Agreement (DAMA) yaitu Anda direkrut oleh sponsor perusahaan terkhusus di daerah regional dengan persyaratan yang lebih fleksibel. Umumnya dalam hal ini memperbolehkan pekerja untuk berusia dengan batas maksimal 55 tahun.
c. Ketiga, yaitu Employer Nomination Scheme (subclass 186) apabila pekerja dinominasikan oleh pemberi kerja di Australia. Dalam hal ini memungkinkan untuk terdapat pengecualian usia, seperti bidang pekerja profesor, peneliti atau posisi tertentu, dan ketika perolehan gaji memenuhi ketentuan high income threshold.
Adapun terdapat pula jalur di luar jalur pekerja, seperti jalur pasangan (Partner Visa), atau jalur keluarga (Sponsored Parents Visa) apabila sudah berkeluarga dengan Warga Negara Australia, Penduduk Tetap Australia, dan Warga Negara Selandia baru yang memenuhi syarat. Dengan demikian, walaupun terdapat banyak batasan, namun masih tetap memungkinkan bagi individu yang berusia di atas 45 tahun untuk menjadi PR di Australia.
Jika Anda ingin memahami lebih dalam bagaimana cara menjadi PR di Australia dan aturan yang menyertainya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan INTEGRITY Lawyers. Tim Migration kami yang berpengalaman siap membantu Anda menemukan solusi terbaik.
Graduated with a Master of State Affairs from the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta in 2019. Has been in the legal administration profession since 2007. Has experience working as a personal assistant to Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M (2015-2022). Previously worked as an expert at the Presidential Work Unit for Development Supervision and Control (UKP-PPP) - Ministry of State Secretariat (2011-2014). Previously served as Assistant, Special Staff to the President for Law, Human Rights and Eradicating KKN, RI Cabinet Secretariat (2009-2011) which was previously named Special Staff to the President for Legal Affairs (2008-2009).
Tareq Elven is an Associate of our associate firm in Indonesia. Tareq obtained LL.B with honours from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta in 2019. Since joining INTEGRITY Law Firm in 2020, Tareq has handled numerous cases at the Constitutional Court of Indonesia, including Disputes over the Regional Head Election Result (PHPKADA) for the 2020 South Kalimantan Gubernatorial Election and Judicial Review (PUU) of Election Law and ITE Law. He is also worked on the team handling cases of mining, agrarian, forestry, and business disputes. During his studies, Tareq attended international courses at Istanbul University in Turkey (2016) and International Islamic University Malaysia (2017), represented Indonesia at ASEAN Youth Forum in Manila in the Philippines (2017), and received a full scholarship from the TEMASEK Foundation International to study at Singapore Polytechnic under the Learning Express programme (2018). Tareq was named the Most Outstanding Student of Kopertis V-Yogyakarta by the Indonesian Ministry of Research and Higher Education (2017).
ZAMRONY is a partner of our associate firm in Indonesia. He is an expert advocate of constitutional and corporate matters. He was an active participant in the country’s judicial monitoring community as the Director of Indonesian Court Monitoring. He was an assistant of the President’s special advisor of law, human rights and corruption eradication; an assistant of the Legal Mafia Eradication Task Force and an assistant of the Deputy Minister of Justice and Human Rights; and a member of the Legal Aid Working Group for the Poor at the Ministry of Justice and Human Rights.
WIGATI PARTOSEDONO is a partner of our associate firm in Indonesia. She begans her career in an oil company. She was responsible for handling the shipment of crude oil and LPG products, as well as the preparation of various contracts. Prior to that, she worked for an export and import company. Since 1994, she has worked in several law firms as an advocate and is entrusted to handle corporate matters.
HARIMUDDIN is a partner of our associate firm in Indonesia. He has been an advocate since 2000. He began his career in the government as an assistant of the President’s Special Advisor of law, human rights, and corruption eradication, the Head of the Public Complaints Division at the Legal Mafia Eradication Task Force, assistant of the REDD+ Task Force, and the Assistant Chief of the Presidential Working Unit for the Supervision and Management of Development (UKP4). Currently, he is a consultant in the Task Force of Illegal Fishing Eradication.
TEDY INDRAJAYA is a partner of our associate firm in Indonesia. He is an experienced banker who previously worked as a Corporate Account Manager in a national banking institution. He is the expert of financing and funding products in banking. Currently, Tedy is a commissioner to a private company and the President Director of other companies. With such work experiences, Tedy is responsible in handling various business and investment issues, including licensing and employment issues.
Raziv is a Senior Associate of our associate firm in Indonesia. Earned his bachelor’s degree from the Faculty of Sharia and Law, Islamic State University Jakarta in 2016 and master’s program at the Faculty of Law University of Indonesia in 2022. His area of expertise specializes in administrative law and constitutional law. He started his career as a Junior Researcher at SETARA Institute. He has also been involved in the commercial law sector as a Junior Lawyer at SSAP Law Firm and Legal Officer at PT SCG Readymix Indonesia. He then became an Expert Staff at Commission III of the House of Representative of the Republic of Indonesia (DPR RI) prior to joining INTEGRITY. During his time in college, he was the Vice President of Law of the Student Executive Board and the Chairman of the Moot Court Community who helped mold his alma mater into one of the most prominent teams in the national law debate hemisphere. He himself has succeeded in winning a number of prestigious national law competitions such as the runner up in the Business Law Competition organized by University of Indonesia; the winner of Padjadjaran Law Fair National Law Debate; the winner of Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia National Debate; the winner of the Regional and National Constitutional Debates of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.Raziv is a Senior Associate of our associate firm in Indonesia. Earned his bachelor’s degree from the Faculty of Sharia and Law, Islamic State University Jakarta in 2016 and master’s program at the Faculty of Law University of Indonesia in 2022. His area of expertise specializes in administrative law and constitutional law. He started his career as a Junior Researcher at SETARA Institute. He has also been involved in the commercial law sector as a Junior Lawyer at SSAP Law Firm and Legal Officer at PT SCG Readymix Indonesia. He then became an Expert Staff at Commission III of the House of Representative of the Republic of Indonesia (DPR RI) prior to joining INTEGRITY. During his time in college, he was the Vice President of Law of the Student Executive Board and the Chairman of the Moot Court Community who helped mold his alma mater into one of the most prominent teams in the national law debate hemisphere. He himself has succeeded in winning a number of prestigious national law competitions such as the runner up in the Business Law Competition organized by University of Indonesia; the winner of Padjadjaran Law Fair National Law Debate; the winner of Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia National Debate; the winner of the Regional and National Constitutional Debates of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
M. Rizki Ramadhan is an Associate of our associate firm in Indonesia. Earned his law degree in 2018 from Syarif Hidayatullah Islamic State University Jakarta. Active in various internal student organizations and often participated in national moot court competitions. The winner of the Chief Justice Trophy of the Constitutional Court Constitutional Moot Court Competition in 2017, he was also the 7th Best Expert in the individual category and earned the Top 4 Applications Award in the team category. Prior to joining INTEGRITY, he had cultivated a vast legal experience from several law firms in the Greater Jakarta area and he was involved in several corporate agreements and litigations on behalf of several renowned company, one of which is a state-owned company (BUMN).
Wafdah Z. Yuniarsyah is an Associate of our associate firm in Indonesia. Earned her master’s degree from Gadjah Mada University with a concentration in state law (2017). Was appointed Widyaiswara Madya Assistant at the Social Justice Education and Training Center of the Republic of Indonesia in charge of laws and regulations in the field of social justice (2013-2014). Conducted a research regarding the Functional Overlaps of the Directorate General of Law and Regulations and the National Legal Development Body in the Synchronization and Harmonization of Laws and Regulations (2015). Participated in the research on the implementation of penalties in the Regional Ordinance of the Special Region of Yogyakarta on the Administrative Penalty of Penalty Payment (2016).
Muhtadin is an Associate of our associate firm in Indonesia. He graduated from the Faculty of Law of Bung Karno University (2017). Was enrolled in the corporate crime in the forestry sector training held by the Corruption Eradication Commission (KPK). He was also enrolled in the Prevention against Corruption training held by the Ministry of Environment and Forestry. Previously worked for a goods and service company at PT Korusindo Development Jointventure. He had also worked as a supervisor at a hotel in Jakarta.
Musthakim Alghosyaly is an Associate of our associate firm in Indonesia. Thakim earned LL.B in 2019 from Universitas Hasanuddin, Makassar. During his study, he was actively involved in the student anti-corruption campaign and served as the Head of the University’s Garda Tipikor Fakultas Hukum community (2016-2017). He won first place in the Legislative Drafting Competition “Fisheries Bill” at Universitas Indonesia, the finalist in a similar competition at Universitas Brawijaya (2017) and Universitas Islam Indonesia (2018). In 2018, he was assigned as an assistant to BPKP RI-Universitas Hasanuddin joint programme to conduct a research of State Accountability Revitalisation in Papua Province and was a participant of Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Makassar. Before joining INTEGRITY Law Firm, Thakim served as a research staff to Legal Aid Centre under PERADI Makassar (2019).
Caisa Aamuliadiga or friendly known as Diga, is an Associate of our associate firm in Indonesia. Earned his Bachelor of Law from Universitas Andalas in 2016 and Master of Law from Universitas Indonesia in 2021. While in school, Diga co-founded Debate and Legal Research Communities, served as the President of Faculty of Law’s Student Executive Body, and actively participated in numerous university-level legal drafting competitions across Indonesia. His Master’s Thesis discusses the intersection of intellectual property law with business competition law. Prior to joining INTEGRITY Law Firm, Diga worked as an investigator at the Deputy for Law Enforcement, Commission on Business Competition Supervisory (KPPU). At KPPU, he was involved in a team handling several important cases, such as the case of Price-fixing cartels on domestic flight routes tickets, tender conspiracy (bid-rigging) in several road constructions in East Java, Surabaya-Ambon freight containers route fixing price cartels, Netflix block by telecommunication companies, and many more. Diga has also analyzed the phenomenon of concurrent position in a number of State-Owned Enterprises and its subsidiaries while at KPPU.
Works as an Associate at INTEGRITY Law Firm. She graduated from Universitas Gadjah Mada (2020) with a Bachelor of Laws and from International Islamic University Malaysia (2022) with a Master of Comparative Laws. Her interest is in research and writing focused on constitutional, international, and comparative law. She has attended some international conferences to present her papers. Since working at INTEGRITY, she has been involved in various cases, mostly in Australian civil and immigration law cases.
Anjas Rinaldi Siregar is an Associate of our associate firm in Indonesia. He graduated from Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta with an LL.B (2021). Throughout his studies, he was an active student in both internal and external organisations. In 2020, he was appointed Head of the Moot Court Community in the University (MCC) and was successful in bringing MCC to the top of the league, winning several competitions such as law debate, scientific paper, and moot court. He himself won the National Moot Criminal Court Competition, the Supreme Court’s National Mediation Competition, and represented his alma mater as a delegate to the Constitutional Moot Court Competition hosted by the Indonesian Constitutional Court. Anjas received a student award for his accomplishment. Since joining INTEGRITY, he has worked on teams dealing with Presidential Threshold judicial reviews at the Constitutional Court, cases of lawsuits against the authorities (OOD), corporate maladministration, mining/palm oil administration disputes, a conspiracy of private companies in the seizure of state-owned land, and the handling of a fraud case in the civil servant test.
Musyarofah Noor R. is an employee of our associate firm in Indonesia. She was a staff to the Deputy Minister of Law and Human Rights (2011-2014). She also aided the Public Complaints Division at the Legal Mafia Eradication Task Force Assistance Team (2010-2012). Assistant to the Special Staff of Law, Human Rights, and Corruption Eradication to the President (2010-2011). Experienced in legal research, especially in the field of private law and environmental law.
Gusti Ika Purnama Sari is an employee of our associate firm in Indonesia. Gusti Ika graduated from Universitas Gadjah Mada and was a former Presidential Staffer for Law, Human Rights, and Corruption in the Office of Presidential Staff. Furthermore, Gusti Ika was involved in Court Mafia Eradication Task Force as an Assistance Team and served as a Staff to Deputy Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (2011 – 2014). Currently, Gusti Ika is a Legal Administrator at INTEGRITY Law Firm Indonesia.
Amella Lismarina is a graduate of Universitas Gadjah Mada. Before joining INTEGRITY, she worked on a joint-operational project of PT Hutama Karya – PT Bumi Karsa in the Engineering Division between 2008 – 2011. She has supported the Presidential Staff for Judicial Mafia Eradication and the Presidential Staff for Law, Human Rights, and Anticorruption in the presidential office. In addition, she also worked as a staff of the Deputy Minister of Law and Human Rights from 2011 to 2013.
Sutrisno is a law student in his final year at Universitas Terbuka in Indonesia. Since joining INTEGRITY in 2019 as a paralegal, he has been assisting lawyers with both litigation and non-litigation cases. Some of notable cases he has handled are 2019 presidential and 2020 South Kalimantan gubernatorial election dispute settlements at the Constitutional Court of Indonesia. Having industrious and labourioius traits has made Trisno a someone to count on in handling various cases. He will always be in the first row of queue to assist at the firm.
Professor Denny Indrayana is the founder and Senior Partner of INTEGRITY Law Firm in Jakarta, Indonesia and INTEGRITY Lawyers in Melbourne, Australia. With 600 publications and practicing offices in two countries, Mr. Indrayana’s international reach can be attributed to more than 20 years of his legal experience, his background in studying and lecturing in renowned international universities (Indonesia, Australia and the USA) and his campaigns where he was subsequently appointed to work directly with the President of Indonesia.
Professor Indrayana obtained his Bachelor's degree in 1995 from Universitas Gadjah Mada and his Master's degree in 1997 from the University of Minnesota in the United States. In 2005, he received his PhD from the Melbourne University Law School. In 2010, he returned to Universitas Gadjah Mada to obtain the title of Professor in Constitutional Law. Between 2016 and 2019, he lectured at Melbourne University as a visiting professor and was appointed Associate Director of the Centre for Indonesia Law, Islam, and Society (CILIS) at the Faculty of Law.
Over the course of his career, Professor Indrayana actively campaigned against judicial mafia and corruption. Between 2008 and 2014, he served as a high-level public official from a President's Yudhoyono Special Advisor for Law, Human Rights and Anti-Corruption to the cabinet serving as a Deputy Minister for Justice and Human Rights. For his service and dedication to the law enforcement and anticorruption campaign in the country, he was awarded by the President the high honour of the Mahaputra Utama Star (equivalent to Officer of the Order of Australia) in 2014.
Varis Haydar Rosyidin, an international relations major who graduated from Monash University, Australia in 2022, has worked in a variety of disciplines and has developed a wide range of skills. Varis has demonstrated a wide range of abilities in communicating with public personalities and executives. He has also developed excellent ties, which has given INTEGRITY Lawyers the advantage of working with a wide network and potential future partnerships. His capacity to carry out exhaustive analytical study by navigating through raw data and reports gives him the confidence to carry out thorough research and segment pertinent facts. We are pleased to announce Varis as our INTEGRITY Lawyers Paralegal.
Varras Putri Haniva is a Monash University Graduate, with a Bachelor of Business majoring in marketing and finance. Varras has accumulated plenty of financing experience ranging from managing the financial of a small business, to managing the financial of a large scale political campaign. Her organisation skills have helped her finish tasks in a timely and effective manner. Varras’ book keeping abilities has allowed INTEGRITY Lawyers to stay organised and up to date with the firm’s financial responsibilities. With her marketing background, she has also assisted in the development of the marketing strategies for the firm. We are pleased to announce Varras as INTEGRITY Lawyers’ Financial Administrator.
Completed undergraduate studies from the Faculty of Sharia and Law at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Based on his experience as a student, he was recorded as having won several championships in legal competitions, such as 2nd place in the Legal Debate Competition at UIN Jakarta Law Week (2019), Semifinalist in the Pancasila Debate Competition (2019), Participant in the Padjadjaran Law Fair Legal Debate Competition (2020), Semifinalist in the Competition Diponegoro Law Fair Legal Debate (2020), and 1st Place in the INTEGRITY Scholarship I National Legal Debate Competition (2021). Apart from actively participating in legal debate championships, Alif is also active in writing various legal scientific articles and journals. At least, there are several articles and publications that have been published in national media. At the beginning of 2022, the person concerned was declared to have passed the selection to take part in the National Election Governance Conference held by the General Election Commission of the Republic of Indonesia (KPU RI). Started his career as a young researcher at the National Constitution and Legislation Study Center (Poskolegnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in the student KKN program. Now, the person concerned is an Associate at Indrayana Centre For Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm. Since joining INTEGRITY, Alif has been active in various legal cases (litigation), such as TUN lawsuits at the Administrative Court, Material and Formal Tests at the Supreme Court and Constitutional Court, Pre-Trial at the District Court, and various other legal issues related to State Administrative Law. Constitutional Law, and Criminal Law.
