“Bayangkan seseorang yang datang ke Australia 10 tahun lalu dengan visa kerja sementara. Ia kini sudah menikah, memiliki 2 orang anak, membeli rumah, bahkan menjalankan usaha kecil bersama pasangannya. Dalam pandangannya, hidupnya sudah “mapan” dan “aman” secara hukum. Namun, ketika ditanya oleh pengacara imigrasi, ia baru sadar bahwa status visanya masih berupa visa sementara, dan beberapa aktivitas yang ia lakukan belakangan ternyata tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi visa yang ia miliki.”

Pemerintah Federal Australia baru saja merilis pengumuman penting dalam Federal Budget 2026-2027 yang akan membawa perubahan signifikan pada lanskap visa temporary. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan kami adalah rencana perluasan sistem Pre-Application Selection Process atau yang lebih dikenal dengan Sistem Ballot (Undian) untuk program Work and Holiday Visa (Subclass 462).

Meskipun tidak resmi tercatat menikah, individu yang menjalin hubungan dengan warga negara atau pemegang permanent residency Australia dapat mengajukan permohonan Partner Visa (Subclass 820/801 untuk permohonan onshore, atau Subclass 309/100 untuk permohonan offshore) dengan disponsori oleh pasangannya tersebut. Hubungan ini dikualifikasikan sebagai hubungan de facto atau de facto relationship.

Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki pasangan warga negara Australia atau Permanent Resident (PR), proses mengajukan Partner Visa sering dianggap cukup sederhana. Banyak yang beranggapan, “Kalau sudah menikah secara sah, berarti visanya pasti disetujui.”

Bagi banyak warga Indonesia, memiliki properti di Australia sering dipandang sebagai simbol stabilitas dan perencanaan jangka panjang. Baik sebagai tempat tinggal, investasi, maupun bagian dari strategi keuangan keluarga, pembelian properti kerap difokuskan pada harga, lokasi, dan potensi kenaikan nilai. Namun di balik transaksi tersebut, terdapat aspek hukum yang tidak kalah penting dan sering kali kurang diperhatikan.

Tinggal di Australia sebagai Permanent Resident atau memiliki aset di Australia membawa konsekuensi hukum yang tidak selalu disadari, termasuk dalam hal perencanaan warisan. Tanpa Will yang sesuai hukum Australia, aset dapat dikelola dengan cara yang tidak sesuai dengan rencana pribadi.

Australia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem imigrasi kerja yang dinamis dan terus berkembang. Salah satu jalur yang semakin populer adalah Designated Area Migration Agreement (DAMA) — sebuah program yang membuka peluang kerja bagi tenaga kerja asing, termasuk warga negara Indonesia, di berbagai wilayah regional Australia.

Australia terus memperbarui sistem migrasinya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja global. Salah satu perubahan terbesarnya adalah peralihan Visa Subclass 482 dari Temporary Skill Shortage (TSS) Visa menjadi Skills in Demand (SID) Visa, yang resmi berlaku mulai 7 Desember 2024. Kebijakan baru ini dirancang untuk mempercepat proses perekrutan tenaga kerja asing terampil dan memberi peluang yang lebih besar bagi profesional internasional untuk berkarier di Australia.

Australia, dengan universitas-universitasnya yang terkemuka, inovasi riset, dan kualitas hidup yang tinggi, telah lama menjadi magnet bagi para pelajar internasional dari seluruh penjuru dunia. Namun, untuk memulai babak baru pendidikan di sana, langkah pertama yang krusial adalah memahami dan mendapatkan Student Visa (Subclass 500). Visa ini bukan sekadar izin masuk, melainkan fondasi legal yang memungkinkan pelajar tinggal, belajar, dan merasakan kehidupan di Australia.

Work and Holiday Visa (WHV) adalah jenis visa sementara yang memberikan kesempatan kepada warga negara tertentu berusia 18–30 tahun (atau hingga 35 tahun, tergantung kebangsaan) untuk tinggal di Australia hingga 12 bulan sambil bekerja atau berlibur. Tujuan utama visa ini adalah untuk mendukung pertukaran budaya dan memperkuat hubungan bilateral antarnegara.