Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengambil langkah progresif dalam menyikapi aksi nyeleneh Holywings yang mempromosikan miras gratis untuk orang-orang bernama Muhammad dan Maria. Keputusan Anies cukup mengakomodir aspirasi masyarakat yang menginginkan keadilan dalam penjatuhan sanksi, sehingga tidak hanya mengorbankan pegawai di tingkat bawah. Iklan kontroversial tersebut langsung diganjar dengan pencabutan izin gerai Holywings di seluruh Jakarta. Sebuah sanksi yang langsung menusuk jantung perusahaan.

Hari ini INTEGRITY Law Firm kembali memperjuangkan pembatalan syarat ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) ke MK. Kali ini mewakili DPD RI dan Partai Bulan Bintang. Jangan sampai pilpres kita dibajak kepentingan bisnis oligarki yang koruptif. Ayo rebut kembali presiden pilihan rakyat BUKAN pilihan uang.

Selamatkan Pemilihan Presiden Langsung! Kembali, syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) digugat. Kali ini, INTEGRITY Law Firm merasa terhormat untuk mewakili DPD RI dan Partai Bulan Bintang dalam mengajukan pengujian materiil Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Ketentuan presidential threshold sejatinya telah mereduksi amanat konstitusi pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Bahkan, presiden bisa ditentukan oleh segelintir kelompok, para pemodal, kekuatan oligarki yang tidak jarang koruptif dan destruktif. Sehingga, presiden terpilih bukan ditentukan oleh rakyat, tetapi ditentukan oleh kepentingan politik dan bisnis yang sesaat. Lebih lengkap saksikan video pada link berikut.

Sebagai wujud nyata kontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia bidang hukum di Indonesia, Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (INTEGRITY) Law Firm dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Denny Indrayana, Guru Besar HTN Senior Partner INTEGRITY Law Firm: Pembatalan Pemilu 2024 adalah pelecehan konstitusi. Presiden Jokowi mesti disadarkan untuk tidak main-main, karena menginisiasinya bisa masuk delik pengkhianatan terhadap negara yang berujung pemecatan (impeachment). Simak wawancara lengkap Denny di channel Refly Harun.

Refly Harun membacakan Surat Terbuka Denny Indrayana kepada Presiden Jokowi. Dalam suratnya Denny mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak main-main dengan konstitusi. Untuk tegas menghentikan upaya pembatalan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan. Jika membiarkannya, apalagi terbukti ikut menginisiasinya, maka Presiden dapat dikenal delik “Pengkhianatan terhadap negara” yang dapat berujung dengan pemecatan di tengah masa jabatan.

TEWENEWS, JAKARTA – Tepat 7 tahun sejak pendiriannya, kantor hukum yang didirikan Denny Indrayana, Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm mengadakan rangkaian hari lahir di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta. Hari lahir ini mempersembahkan perhelatan Babak FinalDebat Hukum INTEGRITY Scholarship tahun 2021.

Meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak ragu membuat keputusan yang seadil-adilnya guna mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Salah satunya dengan mengungkap pelaku utama atau dalang pembunuhan Advokat Jurkani ini.

Dalam postingan ini, Refly Harun membaca dan mengkomentari pendapat Denny Indrayana atas putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja yang menurutnya mengandung banyak ambiguitas. Apa saja itu, silakan disimak videonya.

Alhamdulillah, satu kehormatan bisa berdialog dalam youtube Harian Kompas, “Back to BDM”, Budiman Tanuredjo. Dari Melbourne Australia, terus mencoba berkontribusi dengan berbagi perspektif terhadap berbagai kebijakan hukum dan antikorupsi di tanah air.