Begitu saya memutuskan untuk maju sebagai bakal calon gubernur Kalimantan Selatan, tantangan terbesar yang muncul adalah bagaimana mendapatkan tiket sebagai kandidat. Untuk maju sebagai calon independen, KTP yang harus dikumpulkan minimal 300 ribu, butuh biaya besar dan waktu yang longgar. Akhirnya, meskipun di awal-awal sempat mengumpulkan KTP dukungan, karena keterbatasan waktu dan anggaran, saya putuskan untuk konsentrasi mengejar rekomendasi pencalonan dari partai politik.
Di sinilah tantangan menuju pelaminan sebagai calon mempelai dari partai politik menemukan godaannya. Sudah jamak dipahami, bahwa untuk menjadi kandidat dari partai politik, ada setorannya. Ibarat akan meminang parpol, ada mas kawinnya alias mahar. Itulah bentuk politik uang, yang secara umum memang ada dua macam. Satu, politik uang berupa mahar kepada parpol untuk direkomendasikan sebagai kandidat (candidacy buying); dan dua, politik uang untuk membeli suara rakyat pemilih (vote buying). Soal pembelian suara pemilih akan kami tulis dan ceritakan di bagian-bagian lain. Kali ini, kita fokus membahas soal mahar kepada parpol saja.
Allah melindungi saya dan memberikan kemudahan. Banyak yang tidak percaya, tetapi saya tidak membayar mahar kepada partai politik. Tangan Tuhan bekerja. Jauh sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur, saya sudah mengenal para petinggi parpol negeri ini, sehingga tidak ada mahar yang saya keluarkan. Tetapi bukan berarti perjalanan mendapatkan rekomendasi parpol berjalan mulus, tanpa godaan. Yang pasti dramanya layak dibuat serial sinetron, dan ketegangannya cukup mendebarkan dan menyehatkan jantung perjuangan.
Saya mendaftarkan diri sebagai calon gubernur ke hampir semua parpol, kecuali Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Partai Golkar karena Ketua DPD-nya adalah Sahbirin Noor, petahana gubernur yang mencalonkan diri lagi. PDI Perjuangan, sebagaimana Golkar, tidak membuka pendaftaran calon gubernur, atau kalaupun dibuka sudah sangat terlambat.
Saya membutuhkan minimal 20% atau 11 kursi DPRD Provinsi, yang totalnya berjumlah lima puluh lima. Partai Nasdem awalnya memberikan angin surga, apalagi dengan komitmen seleksi tanpa mahar. Saya bertemu salah satu pimpinan parpolnya, namun entah mengapa ujungnya rekomendasi diberikan kepada pihak lain.
Saya sempat bertemu dengan pimpinan-pimpinan PKS, bahkan berkunjung ke rumahnya. Sang petinggi partai dengan terbuka mengatakan:
“Pak Denny, kita sudah seperti saudara. Saya langsung jujur saja. PKS kesulitan memberikan rekomendasi selain yang didukung oleh …”, disebutlah lagi nama haji itu. “PKS Kalsel sudah sangat banyak dibantu, kami tidak mungkin berbeda dengan rekomendasi provinsi. Tapi nanti kalau mas Denny mendapatkan tiket, kita bisa atur strategi dukungannya di lapangan”.
Saya tersenyum, memahami posisi sulit PKS. Kalimat terakhir Beliau pun saya anggap hanya catatan penghibur, yang tidak pernah kami tindak lanjuti.
“Nggih, saya mengerti. Saya sebenarnya tahu dan sudah menduga rumitnya posisi PKS. Tetapi saya punya kewajiban untuk berikhtiar, apalagi PKS bagi saya bukan orang lain”.
Pertemuan itu tidak lama, hanya sebentar saya pamit. Sedari awal saya sudah mendengar kedekatan hubungan seorang petinggi PKS Kalsel yang ke sana kemari naik pesawat jet Sang Haji. Mendapatkan rekomendasi PKS karenanya, pastilah sulit, tetapi semuanya layak dicoba dan diikhtiarkan.
Dengan PKB, saya serius mengikuti fit and proper test DPP Partai, menyampaikan presentasi visi-misi sebagai calon gubernur. Saya cukup dekat pula dengan Ketum Cak Imin. Pernah sama-sama di kabinet Presiden SBY. Beberapa pesan WA pun saya kirimkan kepada Beliau, tetapi agaknya posisi PKB pun tidak mudah. Beberapa pertemuan dengan DPP pun kami lakukan di berbagai restoran. Akhirnya, rekomendasi diberikan kepada kandidat yang tidak hadir, apalagi presentasi di tes uji kelayakan. Tidak ada kesepakatan soal mahar, sedari awal kepada semua parpol saya tegas menolaknya.
Bagaimana dengan PAN? Pastilah sulit. Apalagi Muhidin selaku Ketua DPD Kalsel juga maju sebagai calon wakil gubernur petaha. Maka kedekatan hubungan saya dengan sang Ketum Zulkifli Hasan menjadi tidak bernilai. Beberapa kali saya mengirim pesan WA, tetapi tidak berbalas. Biasanya Bang Zul paling cepat membalas WA dan mudah ditemui di rumah dinasnya. Sama dengan PKS, posisi PAN tentu juga sulit dan terkunci.
Tersisa tiga partai, Gerindra, Demokrat, dan PPP. Di sinilah tangan Tuhan bekerja, membukakan jalan. Untungnya ketiga petinggi partai semuanya saya kenal baik dan lama. Ketiga partai ini mempunyai kursi DPRD Provinsi Gerindra 8, Demokrat 3, dan PPP 3. Dengan kebutuhan minimal 11 kursi, maka posisi Gerindra menjadi gadis cantik yang harus ada dalam partai pengusung.
Dengan Pak Prabowo, saya terakhir bekerja sama sebagai kuasa hukum Prabowo-Sandi di sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Maka, ketika awal-awal kami bertemu di rumah Kertanegara, dengan diantarkan Abah Haji Abidin, Ketua DPD Gerindra Kalsel, Pak Prabowo berucap,
“Kita pernah dibantu Pak Denny di pilpres, sekarang giliran kita membantu Beliau di pemilihan gubernur Kalimantan Selatan”.
Saat itu pula Beliau berucap, “Tapi maharnya jangan lupa ya, Rp 50 M”.
Ketika melihat muka saya terkejut, saling bertukar pandang dengan Haji Abidin, Pak Prabowo tertawa terbahak-bahak, sambil memukul keras pundak saya. Setelah pertemuan usai, bekas tepukan tangan Prabowo masih terasa nyeri.
“Ha-ha-ha, tidak ada mahar Pak, tenang saja. Dengan saya tidak pakai mahar-maharan. Apalagi dengan Pak Denny”.
Saya kemudian bertemu lagi beberapa kali dengan Pak Prabowo, terakhir kembali dengan Haji Abidin di kantor Menteri Pertahanan. Itulah saat Pak Prabowo memberikan disposisi singkat di berkas pencalonan saya, “Sekjen, mohon segera diproses”, ditandatangani: Prabowo.
Di pertemuan itu pula, Pak Prabowo menegaskan lagi komitmen tanpa mahar,
“Saya tidak akan terima apapun dari pak Denny, apalagi mahar. Kita sudah berjuang bersama, dan kita akan berjuang terus bersama-sama sampai akhir memenangkan Indonesia Raya. Kita akan terus seiring-sejalan, tanpa transaksi, tanpa mahar”, tegas sang jenderal.
Video Haji Denny sujud syukur setelah menerima Rekomendasi Gerindra.
Video Haji Denny menerima rekomendasi Cagub kalsel dari Sekjen Gerindra.
Alhamdulillah, tidak berselang lama, hanya berjarak beberapa jam, rekomendasi Partai Gerindra kami ambil di kediaman Sekjen Akhmad Muzani. Terharu karena perjalanan panjang dan berliku, saya sempat sujud syukur di ruang kerja sang Sekjen.
Dengan 8 kursi dari Gerindra, saya hanya membutuhkan tiga kursi lagi dari salah satu Demokrat atau PPP. Tetapi Allah sudah mengatur semuanya. Sama dengan cerita Pak Prabowo, kebersamaan saya dengan petinggi Demokrat dan PPP bahkan lebih panjang. Tentu pembaca sudah mafhum, saya sempat bekerja enam tahun dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tiga tahun sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN (2008—2011), dan tiga tahun sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011—2014). Maka ketika membutuhkan rekomendasi Demokrat, jalinan batin kami sudah terikat erat sejak lama. Namun, bukan berarti tidak ada drama pula ketika memproses rekomendasi partai mercy tersebut. Pada tulisan selanjutnya, drama dengan Partai Demokrat akan saya ceritakan lebih lengkap dan utuh.
Dengan PPP, saya mendapatkan sokongan dari Ketum Suharso Monoarfa dan utamanya Sekjen PPP kala itu, Bapak Arsul Sani. Kebetulan mertua saya, KH Macmud Masjkur, pernah menjadi Ketua PPP Pekalongan. Di zaman Orde Baru, ketika Golkar amat sulit ditaklukkan, PPP tetap menang di Kota Pekalongan. Maka, sejarah itu menjadi bahan Pak Arsul untuk meyakinkan Ketua Suharso, yang juga pernah bersama-sama saya menjadi anggota kabinet Pak SBY.
“Pak Denny itu punya darah PPP dari mertuanya,” begitu rayuan maut Pak Arsul, yang juga asli Pekalongan, kepada para kolega PPP-nya.
Tanpa mahar, tanpa rupiah sepeserpun, dan sempat diselingi beberapa kali kesalahan ketik nama – guyon seorang sahabat karena saya tidak memberikan upah ketik, akhirnya surat rekomendasi DPP PPP kami kantongi.
Lagi-lagi Tuhan telah bekerja. Resepnya adalah, saya sudah lama kenal dengan Pak Arsul Sani. Saya pernah bekerja sebagai lawyer di firma hukum Beliau pada tahun 1997—1999. Hampir tiga tahun itu sudah lebih dari cukup untuk membangun kesamaan juang dan chemistry antara kami berdua, yang sama-sama merindukan Indonesia, dan utamanya penegakan hukum yang lebih baik, antimafia.
“Mumpung Abang Sekjen, tolonglah bantu rekomendasi PPP, dan tentunya tanpa mahar, karena itu prinsip perjuangan kita, dan saya juga tidak ada dananya,” ujar saya di ruang kerja Wakil Ketua MPR Arsul Sani.
“Insya Allah Den, yang penting DPW PPP Kalsel juga setuju. Tidak ada bayar-bayaran. Selama saya masih punya kewenangan, kita tegakkan prinsip politik bersih,” tegas Pak Arsul.
Maka kami diskusikan cara meyakinkan Ketum DPP PPP dan Ketua DPD PPP Kalimantan Selatan. Tidak ada hambatan berarti, kecuali drama salah ketik nama, surat rekomendasi PPP pun mulus kami dapatkan.
Akhirnya, dari kebutuhan hanya 11 kursi, kami mendapatkan dukungan 14 kursi parpol, Gerindra, Demokrat dan PPP. Sebenarnya ada kursi dari partai lain yang juga ingin bergabung, tetapi DPP-nya minta setoran 1 miliar. Sang pimpinan provinsinya sudah mengejar ke Jakarta supaya tanpa mahar, tetapi tidak berhasil. Di rumah sang ketua provinsi kami bertemu,
“Maaf Pak Denny, saya sudah mencoba meyakinkan, tetapi masih diminta 1 M”, senyum kecut sang ketua, dengan wajah sepuh yang bijak.
“Terima kasih bapak sudah berusaha. Tanpa rekomendasi DPP, mohon Bapak tetap berkenan bergabung sebagai partai pendukung. Saya tidak bisa memberikan mahar. Apalagi syarat kursi saya sudah cukup, bahkan lebih. Malah barusan Pak Prabowo, akan membantu dana 5 M”.
Itulah kemurahan tangan Tuhan. Tepat sebelum pertemuan di rumah sang ketua parpol tersebut, saya mendapatkan pesan audio WA, bahwa Prabowo memutuskan membantu dana operasional sebesar 5 miliar rupiah, sehingga saya punya alasan lebih kuat untuk menegaskan komitmen antimahar tersebut. Jangankan membayar setoran, malah saya akan dibantu dana miliaran. Pesan suara WA itu datang dari petinggi Gerindra berbunyi,
“Mas, nanti akan transfer dana dari Pak Prabowo, 5M. Silakan digunakan untuk operasional. Sesuai janji, Beliau akan bantu maksimal. Kita insya Allah menang mas. Silakan koordinasi dengan Ketua DPD Haji Abidin untuk realisasinya”.
Walaupun, karena satu dan lain hal, rencana bantuan dana itu memang akhirnya tidak terealisasi. Tetapi sebagaimana ajaran agama Islam, niat baik, meskipun tidak terwujud, sudah mendapatkan hitungan balasan pahala.
Itulah sekelumit kisah dan drama saya dalam berburu rekomendasi parpol di pemilihan Gubernur Kalsel. Tekad tanpa mahar politik itu bukan saja sesuatu yang mungkin, tetapi justru memang harus bisa dilakukan. Meskipun, dalam contoh cerita sukses yang saya alami, Allah SWT sudah mengaturkan jalannya dan memberikan kemudahannya. Wallahu a’lam bishawab. (*)
Santorini I/19, 15 Agustus 2021
Haji Denny
