Putusan MA yang membatalkan PP 99/2012 yang memperketat syarat pemberian hak-hak napi kejahatan khusus, termasuk napi koruptor adalah lonceng kematian kesekian bagi Indonesia. Setelah KPK dilumpuhkan, pegawai-pegawai terbaiknya dipecat karena berjuang di depan dalam memberantas korupsi, maka pembatalan PP 99/2012 melengkapi bukti bahwa rezim sekarang cenderung lebih koruptif.
Banyak argumentasi manipulatif yang dijadikan dasar pembatalan PP 99 tersebut. Mengapa pula pembatalan PP 99 adalah serangan balik para koruptor? Temukan jawabannya di webinar berikut di hari ini, Selasa, 2 November 2021 pukul 14.00 WIB – selesai, di live youtube Sahabat ICW. Denny Indrayana, Wamenkumham 2011-2014 dan Senior Partner INTEGRITY Law Firm akan menyampaikan presentasinya bersama-sama dengan para ahli yang lain.
Salam Integritas!