{"id":9163,"date":"2024-02-28T07:55:42","date_gmt":"2024-02-28T00:55:42","guid":{"rendered":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/"},"modified":"2024-02-28T08:29:46","modified_gmt":"2024-02-28T01:29:46","slug":"menang-gugatan-di-ptun-jakarta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en","title":{"rendered":"SIARAN PERS – MENANG GUGATAN DI PTUN JAKARTA, KUASA HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI: TIDAK ADA DUALISME BADAN PENYELENGGARA UNIV BATANGHARI"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t

(Foto di depan PTUN Jakarta, antara Kuasa Hukum dengan Para Penggugat Perkara Nomor 344\/G\/2023\/PTUN.JKT)<\/em><\/span><\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t

(Link Download Salinan Putusan)<\/strong><\/a><\/span><\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t

Jakarta<\/b><\/strong>, 21 Februari 2024<\/b><\/strong>\u00a0– Pada Kamis, 15 Februari 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Jambi (\u201cYPJ<\/b><\/strong>\u201d), pimpinan Camelia Puji Astuti, dan beberapa Penggugat lainnya, terhadap surat pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh (\u201cYPJ 77<\/b><\/strong>\u201d) dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (\u201cYPBJ<\/b><\/strong>\u201d) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (\u201cMenkumham<\/b><\/strong>\u201d), selaku Tergugat. Dengan dikabulkannya Gugatan ini, maka keputusan atas pengesahan badan hukum kedua yayasan tandingan a quo<\/i><\/em>\u00a0dinyatakan batal dan mengharuskan Menkumham untuk mencabutnya.<\/p>

“Mengadili: i) Dalam Eksepsi: menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, ii) Dalam Penundaan: menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat, dan iii) Pokok Sengketa: <\/i><\/em>mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya<\/i><\/b><\/em><\/strong>, menyatakan batal, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan<\/i><\/em>,” demikian sekilas bunyi amar putusan perkara Nomor 344\/G\/2023\/PTUN.JKT, yang diputus pada Kamis, (15\/02\/2024).<\/p>

Sebagaimana diketahui, pada 28 Juli 2023, Para Penggugat yang berasal dari unsur Pengurus Yayasan, Rektor, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, melalui Kuasa Hukumnya Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (INTEGRITY<\/b><\/strong>)\u00a0Law Firm<\/i><\/em>, mengajukan Gugatan terhadap surat pengesahan pendirian badan hukum YPJ 77 dan YPBJ yang dikeluarkan oleh Menkumham ke PTUN Jakarta.<\/p>

Para Penggugat menilai, surat pengesahan pendirian badan hukum kedua Yayasan di atas yang merupakan Objek Gugatan bertentangan dengan berbagai regulasi, asas-asas hukum, dan memuat kecacatan yang sangat nyata. Pertama, bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan; Kedua, bertentangan dengan PP Pelaksanaan UU Yayasan; Ketiga, mengandung cacat prosedur dan substansi; serta Ke-empat, melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (\u201cAUPB<\/b><\/strong>\u201d).<\/p>

Dalam konteks cacat prosedur misalnya, Majelis Hakim perkara Nomor 344\/G\/2023\/PTUN.JKT yang dipimpin oleh Yang Mulia\u00a0Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H., dengan Hakim Anggota Yustan Abithoyib, S.H. dan Ridwan Akhir, S.H., M.H.,\u00a0menilai bahwa Menkumham terbukti melanggar prosedur, karena tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen administrasi pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan. Begitu juga dalam konteks pelanggaran AUPB, Objek Gugatan terbukti melanggar asas kecermatan, karena Menkumham tidak cermat dalam menetapkan suatu Keputusan dan\/atau Tindakan, sehingga memberikan ruang adanya\u00a0dualisme badan penyelenggara Universitas Batanghari (\u201cUNBARI<\/b><\/strong>\u201d) dan konflik yang berkepanjangan atas pengelolaan UNBARI.<\/p>

\u201cAlhamdulillah, Gugatan terhadap Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum dalam perkara Nomor 344\/G\/2023\/PTUN.JKT dikabulkan oleh Majelis Hakim. Ini artinya, peluang Para Penggugat untuk dapat mengelola, membina, maupun menaungi kembali UNBARI <\/i><\/em>yang sudah berjalan selama belasan tahun sebelumnya <\/i><\/em>semakin besar, meski terdapat kemungkinan pihak lawan akan mengajukan banding atas Putusan ini. Tetapi, kami yakin dan optimis, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo, sulit untuk dibantah, dan sudah <\/i><\/em>menghadirkan<\/i><\/em>\u00a0<\/i><\/em>ke<\/i><\/em>adil<\/i><\/em>an<\/i><\/em>,\u201d ujar Prof. Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara selaku Senior Partner INTEGRITY Law Firm<\/i><\/em>\u00a0dan Ketua Tim Kuasa Hukum Para Penggugat.<\/p>

ADVOKASI GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI<\/b><\/strong><\/p>

Selain mengadvokasi dalam mengajukan Gugatan ke PTUN Jakarta, INTEGRITY Law Firm<\/i><\/em>\u00a0yang berkantor di Jakarta dan Melboune, Australia ini juga sedang mewakili YPJ berperkara di Pengadilan Negeri (\u201cPN<\/b><\/strong>\u201d) Jambi sebagai Tergugat, dalam Perkara Nomor 50\/Pdt.G\/2023\/PN.Jmb.<\/p>

Diketahui, Gugatan Perdata tersebut diajukan oleh YPBJ, pimpinan Husin Syakur, yang pada intinya mengklaim bahwa yang berhak mengelola, membina, dan menaungi UNBARI adalah YPBJ selaku Yayasan penyesuaian dari YPJ tahun 1977, padahal YPBJ baru berdiri di tahun 2022 dan tidak pernah melakukan pengelolaan UNBARI sebagaimana YPJ Pimpinan Camelia.<\/p>

\u201cDengan diputusnya perkara Nomor 344\/G\/2023\/PTUN.JKT, sebenarnya semakin memperkuat posisi kami, YPJ, adalah satu-satunya Yayasan yang berhak atas pengelolaan UNBARI. Selain itu, Putusan 344 ini juga menegaskan bahwa <\/i><\/em>YPBJ sejatinya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata terhadap YPJ di PN Jambi. Karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim perkara Nomor <\/i><\/em>50\/Pdt.G\/2023\/PN.Jmb, agar menyatakan Gugatan YPBJ <\/i><\/em>ditolak dan mengabulkan gugatan rekonvensi YPJ atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan <\/i><\/em>tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard)<\/i><\/em>,\u201d tegas Zamrony, salah satu\u00a0Kuasa Hukum YPJ lainnya dari INTEGRITY Law Firm<\/i><\/em>.<\/p>

Zamrony\u00a0menambahkan, bahwa pembentukan Yayasan-Yayasan tandingan yang baru didirikan belakangan, dan gugatan-gugatan yang diajukan adalah upaya sistematis untuk mengganggu ketenangan kegiatan akademik di salah satu kampus tertua di Jambi, UNBARI, yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun di bawah pengelolaan YPJ Pimpinan Camelia Puji Astuti.<\/p>

\u201cUjung dari penciptaan suasana konflik tersebut ialah <\/i><\/em>upaya <\/i><\/em>pengambialihan UNBARI secara tidak sah oleh Yayasan tandingan. Sayangnya, persoalan tersebut bertambah panjang ketika Menkumham justru mengesahkan pendirian badan hukum YPJ 77 dan YPBJ, yang ternyata dengan adanya Putusan ini terbukti bahwa pengesahan badan hukum Yayasan tersebut, keliru dan tidak benar<\/i><\/em>, sehingga dinyatakan batal oleh pengadilan<\/i><\/em>. Karena itu, Menkumham diperintahkan untuk kembali mencabut surat pengesahan pendirian badan hukum kedua Yayasan a quo<\/i><\/em>,\u201d terang Zamrony, selaku Partner INTEGRITY Law Firm<\/i><\/em>.<\/p>

Narahubung:<\/b><\/strong><\/p>

Kuasa Hukum YPJ\/Para Penggugat<\/p>

1. Denny Indrayana (0817 726 299)
2. Zamrony (0812 9095 6922)<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t

(Link Download Siaran Pers)<\/a><\/strong><\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pada Kamis, 15 Februari 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Jambi (\u201cYPJ\u201d), pimpinan Camelia Puji Astuti, dan beberapa Penggugat lainnya, terhadap surat pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh (\u201cYPJ 77\u201d) dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (\u201cYPBJ\u201d) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (\u201cMenkumham\u201d), selaku Tergugat. Dengan dikabulkannya Gugatan ini, maka keputusan atas pengesahan badan hukum kedua yayasan tandingan a quo dinyatakan batal dan mengharuskan Menkumham untuk mencabutnya.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9211,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"cybocfi_hide_featured_image":"yes","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[8,9],"tags":[],"yoast_head":"\nSIARAN PERS - MENANG GUGATAN DI PTUN JAKARTA, KUASA HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI: TIDAK ADA DUALISME BADAN PENYELENGGARA UNIV BATANGHARI - INTEGRITY Law Firm<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"SIARAN PERS - MENANG GUGATAN DI PTUN JAKARTA, KUASA HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI: TIDAK ADA DUALISME BADAN PENYELENGGARA UNIV BATANGHARI - INTEGRITY Law Firm\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Pada Kamis, 15 Februari 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Jambi (\u201cYPJ\u201d), pimpinan Camelia Puji Astuti, dan beberapa Penggugat lainnya, terhadap surat pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh (\u201cYPJ 77\u201d) dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (\u201cYPBJ\u201d) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (\u201cMenkumham\u201d), selaku Tergugat. Dengan dikabulkannya Gugatan ini, maka keputusan atas pengesahan badan hukum kedua yayasan tandingan a quo dinyatakan batal dan mengharuskan Menkumham untuk mencabutnya.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"INTEGRITY Law Firm\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-02-28T00:55:42+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-02-28T01:29:46+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-content\/uploads\/Thumbnail_Tim-Pengacara.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en\"},\"author\":{\"name\":\"Admin\",\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#\/schema\/person\/d8fb7ba832a22c1c1d4bc48cb82e56d0\"},\"headline\":\"SIARAN PERS – MENANG GUGATAN DI PTUN JAKARTA, KUASA HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI: TIDAK ADA DUALISME BADAN PENYELENGGARA UNIV BATANGHARI\",\"datePublished\":\"2024-02-28T00:55:42+00:00\",\"dateModified\":\"2024-02-28T01:29:46+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en\"},\"wordCount\":786,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#organization\"},\"articleSection\":[\"Academia\",\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en\",\"url\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en\",\"name\":\"SIARAN PERS - MENANG GUGATAN DI PTUN JAKARTA, KUASA HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI: TIDAK ADA DUALISME BADAN PENYELENGGARA UNIV BATANGHARI - INTEGRITY Law Firm\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#website\"},\"datePublished\":\"2024-02-28T00:55:42+00:00\",\"dateModified\":\"2024-02-28T01:29:46+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/home\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"SIARAN PERS – MENANG GUGATAN DI PTUN JAKARTA, KUASA HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI: TIDAK ADA DUALISME BADAN PENYELENGGARA UNIV BATANGHARI\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#website\",\"url\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/\",\"name\":\"INTEGRITY Law Firm\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#organization\",\"name\":\"INTEGRITY Law Firm | Prof. Denny Indrayana\",\"url\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-content\/uploads\/Logo-Integrity-150x150-e1616644518781.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-content\/uploads\/Logo-Integrity-150x150-e1616644518781.png\",\"width\":150,\"height\":150,\"caption\":\"INTEGRITY Law Firm | Prof. Denny Indrayana\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#\/schema\/person\/d8fb7ba832a22c1c1d4bc48cb82e56d0\",\"name\":\"Admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/04b5c16aa8b4ffad6d1636e2e4a952a4?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/04b5c16aa8b4ffad6d1636e2e4a952a4?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Admin\"},\"url\":\"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/author\/admilf\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"SIARAN PERS - MENANG GUGATAN DI PTUN JAKARTA, KUASA HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI: TIDAK ADA DUALISME BADAN PENYELENGGARA UNIV BATANGHARI - INTEGRITY Law Firm","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"SIARAN PERS - MENANG GUGATAN DI PTUN JAKARTA, KUASA HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI: TIDAK ADA DUALISME BADAN PENYELENGGARA UNIV BATANGHARI - INTEGRITY Law Firm","og_description":"Pada Kamis, 15 Februari 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Jambi (\u201cYPJ\u201d), pimpinan Camelia Puji Astuti, dan beberapa Penggugat lainnya, terhadap surat pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh (\u201cYPJ 77\u201d) dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (\u201cYPBJ\u201d) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (\u201cMenkumham\u201d), selaku Tergugat. Dengan dikabulkannya Gugatan ini, maka keputusan atas pengesahan badan hukum kedua yayasan tandingan a quo dinyatakan batal dan mengharuskan Menkumham untuk mencabutnya.","og_url":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en","og_site_name":"INTEGRITY Law Firm","article_published_time":"2024-02-28T00:55:42+00:00","article_modified_time":"2024-02-28T01:29:46+00:00","og_image":[{"width":500,"height":500,"url":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-content\/uploads\/Thumbnail_Tim-Pengacara.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Admin","Estimasi waktu membaca":"5 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en"},"author":{"name":"Admin","@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#\/schema\/person\/d8fb7ba832a22c1c1d4bc48cb82e56d0"},"headline":"SIARAN PERS – MENANG GUGATAN DI PTUN JAKARTA, KUASA HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI: TIDAK ADA DUALISME BADAN PENYELENGGARA UNIV BATANGHARI","datePublished":"2024-02-28T00:55:42+00:00","dateModified":"2024-02-28T01:29:46+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en"},"wordCount":786,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#organization"},"articleSection":["Academia","Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en","url":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en","name":"SIARAN PERS - MENANG GUGATAN DI PTUN JAKARTA, KUASA HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI: TIDAK ADA DUALISME BADAN PENYELENGGARA UNIV BATANGHARI - INTEGRITY Law Firm","isPartOf":{"@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#website"},"datePublished":"2024-02-28T00:55:42+00:00","dateModified":"2024-02-28T01:29:46+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/2024\/02\/28\/menang-gugatan-di-ptun-jakarta\/?lang=en#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"SIARAN PERS – MENANG GUGATAN DI PTUN JAKARTA, KUASA HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI: TIDAK ADA DUALISME BADAN PENYELENGGARA UNIV BATANGHARI"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#website","url":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/","name":"INTEGRITY Law Firm","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#organization","name":"INTEGRITY Law Firm | Prof. Denny Indrayana","url":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-content\/uploads\/Logo-Integrity-150x150-e1616644518781.png","contentUrl":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-content\/uploads\/Logo-Integrity-150x150-e1616644518781.png","width":150,"height":150,"caption":"INTEGRITY Law Firm | Prof. Denny Indrayana"},"image":{"@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#\/schema\/person\/d8fb7ba832a22c1c1d4bc48cb82e56d0","name":"Admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/04b5c16aa8b4ffad6d1636e2e4a952a4?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/04b5c16aa8b4ffad6d1636e2e4a952a4?s=96&d=mm&r=g","caption":"Admin"},"url":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/author\/admilf\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9163"}],"collection":[{"href":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9163"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9163\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9213,"href":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9163\/revisions\/9213"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9211"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9163"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9163"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/integritylawfirms.com\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}