Meskipun raga tidak terelakkan merasa capai, jiwa saya berasa segar-tegar. Semalam saya menginap di kantor dan sempat memejamkan mata setengah jam. Sejak beberapa hari sebelumnya kami, INTEGRITY Law Firm mengadvokasi Partai Ummat mengajukan keberatan ke Bawaslu RI. Alhamdulillah, tadi malam, Bawaslu memutuskan kesepakatan mediasi Partai Ummat dan KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang.

Jakarta (26/10/2022). Polemik kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (“KHDPK”) yang ditetapkan dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287/MENLHK/SETJEN/PLA2/4/2022 tanggal 5 April 2022 (“SK 287”) makin memanas. Pasalnya, Aliansi Selamatkan Hutan Jawa yang terdiri dari Serikat Karyawan Perhutani Bersatu, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dan beberapa organisasi lingkungan mulai menguliti satu persatu cacat bawaan SK 287 melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Jakarta (12/09/2022) – Sidang gugatan SK Menteri LHK SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus di Jabar, Jatim, Jateng, dan Banten tanggal 5 April 2022 (SK 287), kembali digelar di PTUN Jakarta dengan agenda pemeriksaan persiapan keempat. Namun sejak diterbitkan pada April 2022, lampiran SK 287 berupa Peta KHDPK ternyata tidak kunjung dirilis dan disosialisasikan oleh KLHK. Akibatnya, Serikat Karyawan Perhutani, dkk selaku Penggugat tidak kunjung memperoleh kepastian hukum tentang batas dan luas KHDPK sebagaimana ditetapkan SK 287.

Tragedi yang menimpa Brigadir Josua Hutabarat (Brigadir J) tidak hanya melukai hati keluarga korban semata, melainkan juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat Indonesia. Setelah berkelumit dengan mengarang cerita tewasnya Brigadir J, akhirnya Ferdy Sambo (FS), sang jenderal bintang dua termuda yang menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri, mengakui bahwa ialah otak dari pembunuhan berencana terhadap anak buahnya tersebut. Peristiwa ini tentu menjadi tamparan yang begitu keras bagi Institusi Polri.

Kasus “polisi tembak polisi” yang menewaskan Brigadir Joshua (Brigadir J) kini telah semakin mendekati titik terang. Hal ini setidaknya dapat terkonfirmasi dari berbagai temuan-temuan baru hingga penetapan tersangka baru yaitu Bharada E. Namun demikian, Polri sebagaimana dalam konferensi pers (4/8) berkomitmen bahwa kasus ini tidak atau belum berhenti sampai di sini dan akan senantiasa membuka secara terang benderang segala peristiwa kelam ini agar menjadi pembelajaran dalam tubuh Polri.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menggugurkan persidangan etik atas terlapor Lili Pintauli Siregar (LPS) yang merupakan Wakil Ketua KPK Periode 2019-2023. Seyogianya persidangan etik tersebut akan dilakukan pada Senin, 11 Juli 2022 namun pada hari yang bersamaan, LPS secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya berdasarkan Keputusan Presiden No. 71/P/2022. Alhasil, sidang etik dugan gratifikasi fasilitas mewah dalam ajang balap Motor GP dari PT Pertamina kepada LPS pun akhirnya gugur, mengingat dirinya bukan lagi merupakan bagian dari korps KPK.

Lagi, untuk kesekian kalinya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau wakil presiden (presidential threshold) 20% yang kali ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Putusan MK dengan nomor perkara 52/PUU-XX/2022 tersebut genap menggagalkan usaha rakyat mempersoalkan presidential threshold 20% menjadi 30 kali, yakni 9 putusan terhadap pengujian Pasal 9 UU 42/2008 dan 20 putusan terhadap Pasal 222 UU 7/2017.

Perlindungan bagi hak-hak pekerja perempuan di Indonesia sedang memasuki babak baru. DPR telah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi RUU usul inisiatif DPR. Berdasarkan RUU hasil harmonisasi pada 9 Juni 2022 diketahui bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf a RUU a quo memberikan hak kepada setiap perempuan yang bekerja untuk mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan dalam kondisi apapun.

Masih segar dalam ingatan, sosok Santi Warastuti seorang ibu yang berjuang agar ganja dapat dilegalkan bagi kesehatan anaknya, kini masih menunggu keputusan yang terbaik. Pika, anak dari Santi Warastuti mengidap cerebral palsy yaitu suatu penyakit yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Usaha untuk melegalkan ganja bagi kesehatan sebenarnya sampai saat ini masih belum menemui jalan yang utuh. Salah satunya dengan melakukan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) di Mahkamah Konstitusi yang sampai saat ini belum memberikan keputusan apapun.

Dalam rapat dengar pendapat antara Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy O.S. Hiariej dengan Komisi III DPR pada 25 Mei 2022, terdapat isu yang cukup menarik untuk disoroti. Isu yang diangkat mengenai pasal penghinaan presiden yang saat ini dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).